JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan Indonesia segera menandatangani perjanjian bilateral dengan Malaysia terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perjanjian bilateral tersebut harus dilakukan agar Indonesia mendapatkan perlakuan  setara atau resiprokal di Malaysia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendekatan kerja sama dengan Malaysia dan Singapura karena selama ini sulit membuka kantor cabang bank di kedua negara tersebut.

“Dengan Malaysia sudah lebih nyata. Sebelum akhir tahun kita tanda tangan,” ujar Muliaman di Jakarta, Minggu (26/10).

Dijelaskan, dengan penandatanganan perjanjian bilateral tersebut, dia meyakini perbankan Indonesia akan lebih mudah beroperasi di Malaysia. Menurut dia, perjanjian bilateral dengan negara-negara ASEAN ditujukan agar MEA menjadi saling menguntungkan. Selama ini perbankan dari negara-negara anggota ASEAN dapat dengan mudah beroperasi di Indonesia. Namun Indonesia mengalami kesulitan untuk membuka kantor cabang di beberapa negara anggota ASEAN. Karena itu, Indonesia mengusung adanya prinsip resiprokal dalam MEA.

Saling Menguntungkan

“Kita ingin MEA itu dilandasi semangat saling menguntungkan. Jangan satu diuntungkan, satu dirugikan,” paparnya.

Alasannya, lanjut dia, ada negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk besar, tetapi kemampuannya terbatas, seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos. Negara-negara tersebut ingin memanfaatkan integrasi ASEAN untuk pembangunan ekonominya.

Menurut Muliaman, agar integrasi ASEAN saling menguntungkan, setiap negara harus melakukan capacity building. Terutama sumber daya manusia (SDM) harus mampu bersaing. “Kalau SDM kita tidak siap, nanti kita cuma bisa menerima SDM dari Malaysia,” ujarnya.

Dia menambahkan, institusi juga harus melakukan penguatan dalam hal modal dan teknologi agar dapat bersaing. Selain itu, setiap negara juga harus memiliki infrastruktur pendukung seperti regulasi. “Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa memanfaatkan benefitnya dari integrasi ini,” ujarnya.