Perbankan Indonesia perlu pakai standard ISO 20022

JAKARTA. Perbankan Indonesia memerlukan standar sistem pembayaran yang terintegrasi dengan pasar modal. Hal ini merupakan salah satu persiapan perbankan menuju pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sektor perbankan pada 2020 mendatang.

Country Head Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Indonesia, Toni Dinoto bilang, untuk menuju integrasi sistem perbankan dan capital market tersebut, perbankan di Indonesia termasuk Bank Indonesia (BI), perlu menggunakan standar baru yaitu format ISO 20022. Penggunaan format ISO 20022 ini, akan memungkinkan transfer dana yang transparan dan efisien antar institusi.

Saat ini, sebanyak 83 bank yang merupakan bank devisa, mulai dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II dengan modal inti antara Rp 1 triliun sampai dengan Rp 5 triliun sampai dengan bank BUKU 4 dengan modal inti di atas Rp 30 triliun, telah menggunakan sistem Swift. Toni bilang, saat ini seluruh transaksi payment, letter of credit (L/C) dan juga treasury di Indonesia menggunakan sistem Swift.

Sedangkan untuk transaksi Real Time Gross Settlement Systems (RTGS) dan Kliring di Indonesia, belum mengunakan sistem Swift. Toni bilang, jika perbankan nasional tidak segera memperbaharui standar, maka Indonesia akan menjadi negara dengan biaya transaksi termahal. Bahkan Brunei Darussalam dan Malaysia telah menggunakan standar format ISO 20022 untuk transaksi RTGS dan kliring.

“Konsumen di Malaysia yang transaksi RTGS dan Kliring-nya menggunakan sistem Swift, biaya transaksi lebih hemat hampir 30% dibanding sebelumnya tidak menggunakan sistem Swift. Jika di Indonesia transaksi RTGS dan Kliring menggunakan sistem Swift, akan lebih murah karena Indonesia tidak perlu membangun jaringan karena bisa menggunakan jaringan global sebab Swift dimiliki oleh seluruh regulator di dunia,” ucap Toni, Selasa (26/5).

Perlunya melakukan standar format ISO 20022 ini lantaran standar sistem pembayaran di industri perbankan Indonesia masih menggunakan teknologi lampau yang digunakan sejak tahun 80’an. Padahal di negara-negara di Eropa telah membangun integrasi pasar keuangan dengan melembagakan single euro payment area (SEPA).

“Selain bank, perusahaan sekuritas, aset manajemen dan korporasi juga perlu menerapkan standar format ISO 20022. Bahkan untuk perusahaan aset manajemen, implementasi standar format ISO 20022 akan dimulai pada November mendatang. Oleh karena itu, perbankan harus menyesuaikan sehingga terjadi integrasi antara pasar modal dan perbankan,” katanya.

Toni menyebutkan, saat ini negara tetangga seperti Brunei Darusssalam, Malaysia, Singapura, sudah mulai menerapkan standar format ISO 20022. Ketiga negara tersebut membutuhkan waktu selama tiga tahun untuk menyiapkan implementasi standar format ISO 20022. Selain itu, Thailand juga tengah menyiapkan implementasi standar format ISO 20022.

Dengan menggunakan standar format ISO 20022, maka harga transaksi di perbankan nasional akan jauh lebih murah. Toni menyebutkan, sepanjang tahun 2013-2014, pertumbuhan transaksi customer payment, L/C serta treasury di bank-bank devisa Tanah Air tumbuh sekitar 10%. “Kalau nanti standar ISO 20022 diterapkan di Indonesia, saya rasa bisa tumbuh lebih dari itu,” ujar Toni.

Oleh karena itu, saat ini Swift tengah berupaya melakukan sosialisasi kepada perbankan nasional, korporasi maupun regulator terkait standar format ISO 20022. Kendala dalam penerapan standar sistem pembayaran format ISO 20022 ini, di antaranya adalah sumber daya manusia (SDM) dan juga edukasi. Selain itu, banyaknya jumlah kantor cabang bank nasional pun menjadi kendala yang tidak kecil.

Saat ini, Swift telah melakukan sosialisasi terhadap 10 bank besar di Indonesia terkait standar format ISO 20022, antara lain kepada Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan juga Bank Mandiri. Sementara dari sisi korporasi, Swift membidik 20 perusahaan yang bergerak di bidang industri semen serta industri minyak dan gas.

Sampai tahun 2015 ini, baru perusahaan lokal asal Indonesia yang menggunakan standar format ISO 20022 untuk customer payment yaitu perusahaan otomotif dan juga perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. “Dengan akan terlaksananya MEA 2020, mau tidak mau, harus beralih ke standar format ISO 20022. Kalau tidak, akan sulit untuk diterima oleh negara-negara lain dalam hal perintah transaksi dan sebagainya,” jelas Toni.

Sementara itu, terkait aturan baru yang diteken oleh Menteri Perdagangan yang mewajibkan penggunaan letter of credit (L/C) bagi eksportir barang tertentu di bank-bank domestik Indonesia, menurut Toni, hal tersebut belum mampu mendongkrak volume transaksi LgC secara signifikan di bank lokal. “Belum begitu terlihat pengaruhnya, karena implementasinya belum menyeluruh,” ucapnya.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *